Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Bangka Barat untuk memahami bahwa pajak bukan beban semata, melainkan kontribusi konkret bagi pembangunan. Dengan kesadaran bersama, ia berharap optimalisasi penerimaan pajak akan membuka ruang bagi pelayanan publik yang lebih baik dan pemerataan pembangunan.
Dedra
Mentok, Bangka Barat — Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Drs. Muhammad Soleh, resmi membuka Sosialisasi Pajak dalam Rangka Optimalisasi Pajak Daerah yang digelar di ruang OR 1 Kantor Bupati Bangka Barat. Acara ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memperkuat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan kewajiban perpajakan daerah sekaligus menegaskan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Dalam sambutannya selaku perwakilan Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh menyampaikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah bukan sekadar soal angka melainkan memperkuat pondasi keuangan daerah agar pembangunan menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pajak adalah instrumen kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kualitas publik secara adil.
“Kegiatan hari ini tidak hanya formalitas. Inilah momentum kita bersama berpikir bagaimana pajak daerah bisa lebih optimal untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Muhamad Soleh, Kamis (09/10/2025).
Muhammad Soleh mengurai berbagai jenis pajak daerah yang menjadi perhatian Pemkab Bangka Barat: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Air Tanah (PAT), serta PBJT makanan/minuman dan listrik. Pemkab melihat bahwa potensi besar terletak di sektor perkebunan sawit dan objek-objek usaha penunjang yang belum sepenuhnya terjangkau sistem perpajakan.
Sekda menyebut bahwa sebelumnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat masih belum merata. “Masih ada wajib pajak yang belum taat, atau belum memahami bahwa pajak yang dibayar hari ini akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya. Oleh karena itu, sosialisasi ini ditargetkan untuk mendorong kepatuhan dan memperluas basis wajib pajak termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM).
Muhammad Soleh juga menegaskan bahwa Pemkab telah menyiapkan indikator kinerja target persentase pertumbuhan penerimaan pajak di tahun depan serta sistem monitoring berkala. “Kita harapkan ada progres nyata setiap triwulan,” katanya.
Dalam sambutannya, Sekda Muhammad Soleh juga mengungkap beberapa tantangan seperti data objek pajak yang belum lengkap, keluhan prosedur administrasi, hambatan akses digital di wilayah terpencil, serta masih lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pengawasan. Namun, ia optimis bahwa dengan upaya bersama (sinergi Pemkab, provinsi, BAKUDA, dan pelaku usaha), tantangan tersebut bisa dieliminasi.
“Komitmen kita adalah inklusif: tidak ada wajib pajak yang tertinggal,” tegasnya. Ia menyebut akan disiapkan mekanisme konsultasi pajak, pusat pelayanan terpadu, dan digitalisasi sistem agar pembayaran dan pelaporan semakin mudah dan transparan.
Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Bangka Barat untuk memahami bahwa pajak bukan beban semata, melainkan kontribusi konkret bagi pembangunan. Dengan kesadaran bersama, ia berharap optimalisasi penerimaan pajak akan membuka ruang bagi pelayanan publik yang lebih baik dan pemerataan pembangunan.
Setelah pembukaan resmi oleh Sekda, acara pun berlanjut dengan paparan teknis dari Kepala BPP2RD, diskusi panel, serta sesi tanya jawab dengan peserta, sebagai wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam mewujudkan Kabupaten Bangka Barat yang mandiri dan sejahtera
